Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Pancasila

Lambang Negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila

Bintang (Hitam) : Ketuhanan yang maha esa

Rantai (Merah) : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pohon Beringin (Putih) : Persatuan Indonesia

Kepala Banteng (Merah) : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

Padi dan Kapas (Putih) : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penjelasan Lambang Negara

Pencetus Lambang negara adalah Sultan Hamid II, dengan rincian :

17 bulu sayap melambangkan tanggal kemerdekaan
8 bulu ekor melambangkan bulan kemerdekaan
19 bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dan 45 bulu leher melambangkan tahun kemerdekaan
Warna emas melambangkan kejayaan
Perisai melambangkan kekuatan dan pertahanan
Kepala menghadap ke kanan melambangkan etika
Garis tebal di perisai melambangkan garis khatulistiwa

Asal-usul Kata Pancasila

Kata “Pancasila” dicetuskan oleh Muh. Yamin, Pancasila berasal dari Bahasa sanskerta dimana kata “panca” yang berarti lima dan “syila” yang berartu sendi atau dasar, kata ini diambil dari kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca (Kerajaan Majapahit).

Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 pada 17 Oktober 1951, dan penggunaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1958. Berikut dokumen-dokumen penetapan rumusan Pancasila.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Pembukaan UUD (18 Agustus 1945)
Mukadimah Konstitusi RIS (27 Desember 1949)
Mukadimah UUDS (15 Agustus 1950)
Dekrit Presiden (5 Juli 1959)

Causa Pancasila

Materialis (Bahan) : Digali dari nilai masyarakat sehari-hari
Formalis (Bentuk) : Dimuat/dibentuk dalam pembukaan UUD 1945
Efisien (Karya) : Hasil yang ditetapkan oleh PKI
Finalis (Tujuan) : Bertujuan sebagai dasar negara

Dasar Negara

Pada 1 Maret 1945 terjadilah siding BPUPKI pertama dimana dalam siding tersebut dikemukakan rumusan Pancasila oleh tiga tokoh nasional, yaitu :

Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Peri Kesejahteraan Rakyat

Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir-batin
Musyawarah
Keadilan rakyat

Soekarno (1 Juni 1945)

Kebangsaan
Internasionalisme/Perikemanusiaan
Mufakat/demokrasi
Kesejahteraan sosial
Ketuhanan yang berkebudayaan

Panitia Sembilan

Panitia Sembilan adalah sebuah kepanitian kecil dengan tugas khusus dan terdiri dari sembilan orang anggota. Pembentukan panitia sembilan diprakarsai oleh Ir. Soekarno setelah sebelumnya bertemu dengan 38 anggota BPUPKI Ketika membicarakan masalah dasar negara. Panitia Sembilan beranggotakan :

Ir. Soekarno (Ketua)
Moh. Hatta (Golongan Nasionalisme)
Ahmad Soebardjo (Golongan Nasionalisme)
Muh. Yamin (Golongan Nasionalisme)
A.A. Maramis (Golongan Nasionalisme)
H. Agoes Salim (Golongan Islam)
K.H.A. Wachid Harsyim (Golongan Islam)
Abikusno Tjokrosuyoso (Golongan Islam)
Abdoel Kahar Moezakir (Golongan Islam)

Panitia sembilan bertugas untuk merancang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Panitia sembilan mengemukakan rumusan Pancasila yang akhirnya dikemukakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang isinya :

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila pertama diganti oleh Moh. Hatta atas usul A.A. Maramis menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain islam.

Sidang BPUPKI kedua

Pada tanggal 10-17 Juli 1945 dilaksanakan siding BPUPKI kedua yang isinya :

Membahas wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari barat hingga ke timur
Membahas tentang kewarganegaraan Indonesia
Membahas tentang rancangan UUD 1945
Membahas hal-hal yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam menjalankan tugasnya, PPKI melakukan tiga kali sidang yaitu :

Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945)

Mengesahkan UUD 1945
Memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagain presiden dan wakil presiden
Membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden sementara sebelum dibentuk MPR dan DPR

Sidang Kedua PPKI (19 Agustus 1945)

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi
Membentuk 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara

Sidang Ketiga PPKI (22 Agustus 1945)

Pembentukan Komite Nasional
Membentuk Partai Nasional Indonesia
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

PPKI telah selesai menyelesaikan tugasnya pada tanggal 22 Agustus 1945 tetapi PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia.

Sumber Tertib Hukum (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966)

Pancasila (sumber dari segala sumber hukum di Indonesia)
UUD 1945
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Surat Perintah 11 Maret 1966

Tata cara pengucapan Pancasila diatur dalam INPRES No. 12 Tahun 1968

Peran Pancasila

Pancasila memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia, diantaranya sebagai :

1. Filosofi dan Ideologi

Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara.

2. Asas Organisasi

Pancasila pernah ditetapkan sebagai asas organisasi massa/parpol dengan dasar TAP MPR No. 11/MPR/1978

3. Sumber Nilai

Nilai dasar Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar
Nilai instrumental Pancasila berupa penjabaran lebih lanjut dari undang-undang
Nilai praktis Pancasila berupa realisasi dari instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari

4. Paradigma

Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai :

Cita-cita bangsa Indonesia
Jiwa bangsa
Moral pembangunan
Dasar negara Republik Indonesia

5. Puncak Kebudayaan

6. Filsafat

Pancasila sebagai filsafat menunjukan bagaimana Pancasila menjadi metode cara berpikir dan mengadakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologinegara, berikut nilai yang dapat menjadi substansi dari pembentukan ideologi Pancasila, yaitu :

Aspek Ontologi : Pancasila sudah mengikat dalam tubuh manusia
Aspek Epistemologi : Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan bangsa
Aspek Aksiologi : Pancasila merupakan satu kesatuan nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu

7. Sumber Tertib Hukum Indonesia

Nilai-nilai Pancasila

Nilai Dasar Fundamental

Nilai dasar fundamental yang melekat dan bersifat tetap, Pancasila mengandung asas dan cita-cita serta tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia

Nilai Kerohanian

Nilai kerohanian terkandung dalam setiap butir dalam Pancasila

Susunan Sila Pancasila

Setiap sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan

Setiap unsur pembentukan Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bahkan unsur komplementer. Artinya setiap sila mempunyai kedudukan yang sama dan tidak lebih rendah dari sila yang lain

Sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi

Jika Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, maka akan muncul ideologi-ideologi lain diantaranya :

Jika sila pertama saja yang beridiri maka akan muncul ideologi Theokras Absolut dimana pemerintah diwakili tuhan

Jika sila kedua saja yang berdiri maka akan Kosmopolitanisme akan muncul, yaitu ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan suatu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama

Jika sila ketiga saja, Chauvinisme menjadi ideologi utama yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain

Jika sila keempat saja, Demokrasi Liberal akan menjadi ideologi negara yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu

Jika sila kelima saja, negara akan menganut ideologi Komunisme/Sosial Atheis yaitu ideologi dengan prinsip sama rata sama rasa

45 Butir Nilai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila

1. Sila Pertama (Bintang)

Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang maha esa
Percaya dan takwa sesuai agama masing-masing
Menghormati dan Kerjasama antar pemeluk agama
Membina kerukunan hidup antar umat beragama
Agama, kepercayaan, dan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan
Kebebasan menjalankan ibadah
Tidak memaksakan agama

2. Sila Kedua (Rantai)

Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat
Kesamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa dibeda-bedakan
Saling mencintai sesama manusia
Tenggang rasa
Tidak semena-mena terhadap orang lain
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
Kegiatan kemanusiaan
Membela kebenaran dan keadilan
Bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia
Menghormati dan Kerjasama dengan bangsa lain

3. Sila ketiga (Pohon Beringin)

Kepentingan Bersama diatas pribadi atau golongan
Rela berkorban untuk negara
Cinta tanah air
Bangga atas bangsa tanah air
Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
Pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
Persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika

4. Sila keempat (Kepala Banteng)

Kedudukan hak dan kewajiban sama
Tidak memaksakan kehendak
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan
Musyawarah untuk kepentingan Bersama
Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah
Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
Dalam musyawarah diutamakan kepentingan Bersama daripada pribadi atau golongan
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati Nurani
Keputusan musyawarah harus tanggung jawab moral, benar, adil, dan menjunjung persatuan
Waklil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan

5. Sila Kelima (Padi dan Kapas)

Perbuatan luhur mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong
Adil terhadap sesame
Keseimbangan hak dan kewajiban
Menghormati hak orang lain
Memberi pertolongan
Hak milik tidak untuk pemerasan
Hak milik tidak untuk pemborosan
Hak milik tidak merugikan kepentingan umum
Bekerja keras
Menghargai hasil karya orang lain untuk kemajuan dan kesejahteraan
Melakukan kegiatan untuk kemajuan yang merata dan keadilan sosial

Norma

Merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbuadaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah. Berikut adalah macam-macam norma yang diantaranya :

Norma Agama : Peraturan yang diciptakan Tuhan dan bersumber dari kitab suci
Norma Kesusilaan : Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran
Norma Kesopanan : Peraturan yang timbul akibat dari pergaulan sekelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat
Norma Hukum : Peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang bersifat memaksa dan mengikat

Ideologi

Ideolog berasal dari dua kata yaitu “idea” yang artinya melihat dan “logos” yang artinya pengetahuan atau teori, ideologi memiliki arti hasil penemuan dalam pikiran yang berupa teori atau suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas memberi arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Ada beberapa jenis ideologi, yaitu :

Liberalisme : ideologi yang bersifat bebas, baik kebebasan dalam pandangan politik ataupun agama
Fundamentalisme : paham yang menciptakan agama sebagai hukum politik
Monarki : paham dimana kerajaan merupakan sumber warna kesejahteraanya
Kapitalisme : adanya modal yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu
Komunisme : memperjuangkan hak semua kelas sosial menjadi sama rata
Sosialisme : paham yang mengutamakan kepemilikan secara Bersama
Fasisme : paham yang menguntungkan satu pihak saja
Nasionalisme : paham dimana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan Kerjasama dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama

Dimensi Pancasila

Idealis : sesuai dengan karakter sosial dan cita-cita
Fleksibilitas : memiliki keluwesan yang memungkinkan ada pemikiran-pemikirann baru
Realita : harus mampu mencerminkan realita yang hidup dan terus berkembang

Kedudukan Pancasila

1. Sebagai Dasar/Falsafah Negara

Digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara, hal ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945

2. Sebagai Kepribadian Bangsa

Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas dan yang membedakan dengan bangsa lain

3. Sebagai Pandangan Hidup (Way of Life)

Menjadi prtunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa

Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945

5. Sebagai Perjanjian Luhur

Kesepakatan dan perjanjian serta consensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara

6. Sebagai Ideologi Negara

Gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan negara tertentu

7. Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai asal atau tempat dari setiap pembentuk hukum mengambil unsur-unsur yang diperlukan

8. Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Dengan adanya bangsa Indonesia, lahirlah Pancasila yang telah menjadi jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembangunan Sesuai Pancasila

Tidak boleh bersifat pragmatis, artinya pembangunan itu tidak hanya mementingkan Tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis
Tidak boleh bersifat ideologis, artinya dalam pembangunan tidak boleh hanya melayani ideologi-ideologi tertentu dan mengabaikan golongan dengan pandangan yang berbeda
Harus menghormati HAM, pembangunan itu tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan harus menghormati harkat dan martabat seluruh manusia
Dilaksanakan secara demokratis, pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam tujuan pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan masyarakat